Republikterkini;- Pemerintah memberikan makan kepada anak sekolah bukanlah program yang baru.
Makan merupakan kebutuhan dasar manusia, sama dengan pendidikan.
Jhon Nr Gobai selaku narasumber mengatakan hal ini, kami sampaikan ketika menjadi Narasumber dalam Seminar Sehari thema “Buat ko dan sa, apakah penting makan bergizi gratis di Papua” yang dilaksanakan oleh Panitia Dies Natalis Asrama Mahasiswa Katolik, Tauboria, Abepura Jayapura ke 49, di Aula Asrama Tauboria (1/3).
Dasarnÿa adalah Permendagri No 18 tahun 2011 tentang Pedoman PMTAS (Penyediaan Makanan Tambahan
Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat PMT-AS adalah kegiatan pemberian makanan kepada peserta didik dalam bentuk jajanan/kudapan atau makanan lengkap yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu dan
keamanan pangan.
Dulu Progas (program gizi anak sekolah) di kerjakan secara nasional oleh Kemdikbud tahun 2914-2019 bekerjasama dengan Word Food Program (WFP) di 300 Kabupaten/kota dan 600 SD
daerah terluar Se Indonesia, dapurnya ditangani oleh orang tua dan masyarakat kampung
sendiri.
Kini Presiden Prabowo meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis
(MBG).
Pengalaman pelibatan masyarakat jauh lebih cocok ,sèpèrti daĺam program PMTAS dan (program gizi anak sekolah) Dan skema kerjanya yang perlu ditetapkan oleh Badan Gizi Nasioñal, dàlam pŕogràm MBG di Tanah Papua.
BGN Perlu melakukan sosialiasi kepada Pemda, Yayasan dan Sekokah, BGN bersama Pemda perlu merumuskan Juknis bersama mengingat situasi di daerah di papua berbeda beda, ada daerah yang konflik, ada yang aman, ada daerah yang bisa diakses transportasi, ada yang sulit, ada anak dengan pendapatan orang tua yang baik, ada anak yang pendapatan kurang baik, tentu ini penanganannya berbeda beda.
Sumber pangan harus berasal dari Pangan lokal.
Program MBG, bilà berjalan di Tanah Papua, pastikan semua guru berada di semua tempat tugas, baik di pesisir pantai, daerah dataran rendah maupun pegunungan, untuk itu Program MBG perlu melibatkan pemda, yayasan pendidikan, sekolah dàn masyarakat.
Untuk Pendidikan gratis,tiap Pemda harus bisa menghitung berapa jumlah Dana Pendidikan dari Dana Otsus dan Dana BOS tiap sekolah sesuai Data DAPODIK sehingga bisa dipastikan apakah pendidikan gratis bisa berjalan atau belum cukup, bila dana belum cukup,namun disepakati bahwa pendidikan gratis dan makan gratis keduanya berjalan, maka pemda dapat mengajukan kekurangan dana kepada pemerintah pusat.
Guru semua harus berada di tempat tugas dan makan gratis bs diurus pemda, yayasan sekolah, maka pendidikan gratis pun akan berjalan baik,kalo guru tidak ada di tempat tugas, seperti yang kadang terjadi tentu akan sulit terwujud.
Daerah daerah konflik juga harus clear tidàk ada dor dor…
ini baru akan berjalan baik program MBG dan pendidikan gratis.
Pendidikan Gratis dan Makan Gratis sama sama penting. (Red)
