Republikterkimi;Intan Jaya;- Martinus Maisini, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Intan Jaya angkat bicara terkait ketidak berpihakan pemerintah kabupaten intan jaya terhadap pengusaha asli daerah intan jaya, rabu, 12 Juli 2023.
Martinus menjelaskan ada beberapa pejabat anak daerah yang terlalu rakus kekuasaan dan mengintervensi berlebihan, terhadap semua kegiatan-kegiatan fisik di kabupaten intan Jaya. Sesuai dengan peraturan presiden No. 12 tahun 2021 tentang Pelelangan pekerjaan fisik di ULP, selama ini kabag ULP kabupaten Intan Jaya tidak menjalankan sesuai perpres No. 12 tahun 2021.
Martinus melihat Kabag ULP kabupaten Intan Jaya sedang mengamankan catatan atau memo yang memberikan oleh sekda kabupaten Intan Jaya, atas nama salah satu kontraktor yang selama ini berkuasa di kabupaten Intan Jaya, (Boy dan Agung). Nama CV. yang sering pake atas nama Himelu dan mega baru yang selama ini boy pake.
Martinus melihat Perencanaan maupun fisik Selama ini Kontraktor besar selalu korban peluang pengusaha anak-anak daerah, sebab sesuai dengan perpres No. 17 tahun 2019 tentang pengusaha orang asli papua (OAP). Perpres ini juga tidak jalankan oleh kabag ULP, ada banyak permainan di tubuh ULP. Salah satu kasus kongkrit adalah nama CV. atas nama Orang Asli Papua tetapi pemiliknya orang non papua dan teman-teman dari luar Papua. Kalau ini yang terjadi bagimana kita mau perdayakan orang asli Papua.
Oleh sebab itu saya akan lapor pejabat bersangkutan dengan kabag ULP di pihak berwajib, sebab mereka tidak menjalankan dua peraturan presiden di atas. Agar generasi muda kedepan tidak menjadi korban karena tidak memberikan peluang kerja kepada pengusaha Orang Asli Papua.
Selain itu kabag ULP juga sering meminta Fee 2% awal tanpa dasar Hukum yang jelas, ini bagian dari korupsi yang sistematis di lakukan oleh seorang kabag ULP, Martinus juga akan membuktikan semua ini di pihak berwajib,katanya”. (Red)
