REPUBLIKTERKINI.COM | NABIRE – Menanggapi pemberitaan yang dirilis oleh salah satu media beberapa waktu lalu terkait aktivitas pendulangan di wilayah hukum Kabupaten Nabire, Tokoh Intelektual Wate Mee, Jhon Kayame, memberikan klarifikasi resmi guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dalam pernyataan yang disampaikan di Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Jhon Kayame menegaskan beberapa poin krusial untuk meluruskan dugaan keterlibatan pihak asing maupun aparat keamanan dalam aktivitas tersebut.
1. Keterlibatan Aparat dan Pihak Asing Tidak Benar
Jhon Kayame membantah keras adanya keterlibatan pihak kepolisian maupun warga negara asing (Cina) dalam operasional pendulangan.
“Kami tegaskan bahwa informasi mengenai keterlibatan pihak keamanan atau polisi adalah tidak benar. Lokasi ini berada di atas Tanah Hak Ulayat (Adat), di mana seluruh aktivitas dilakukan oleh anak-anak pemilik hak ulayat itu sendiri,” tegas Jhon.
Terkait isu kehadiran warga asing, ia menjelaskan bahwa jikapun ada, kapasitas mereka hanyalah sebagai calon investor yang melakukan survei awal, sesuai mekanisme investasi yang berlaku, dan bukan sebagai pengelola ilegal.
2. Penggunaan Alat Berat dan Legalitas Dinas Terkait
Mengenai keberadaan alat berat di lokasi, Jhon menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan langkah proaktif pemilik hak ulayat dalam memenuhi persyaratan administratif dari dinas terkait di Kabupaten Nabire.
“Masuknya alat berat adalah atas izin kami selaku pemilik hak ulayat. Ini dilakukan untuk mengecek kelayakan lokasi sebagai syarat jika nantinya izin resmi dikeluarkan oleh dinas terkait, sehingga saat izin terbit, aktivitas sudah siap dan terverifikasi,” tambahnya.
3. Jarak dari Permukiman Warga
Menjawab kekhawatiran mengenai gangguan terhadap warga sekitar, Jhon memastikan bahwa lokasi pendulangan berada jauh dari pemukiman. Aktivitas tersebut dipastikan tidak mengganggu ketenangan maupun mobilitas harian masyarakat luas.
4. Apresiasi dan Himbauan Komunikasi
Secara pribadi maupun atas nama masyarakat adat, Jhon Kayame tetap memberikan apresiasi kepada Miss Murib atas kepeduliannya sebagai aktivis dalam mengawal isu-isu di Papua. Namun, ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan dan komunikasi langsung dengan pemilik wilayah.
“Kami menghargai peran aktivis, namun ke depan kami berharap adanya komunikasi dua arah. Penting untuk memastikan informasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tanah tersebut agar berita yang dirilis tidak menimbulkan konsumsi publik yang salah atau dampak yang tidak diinginkan,” tutupnya.(*)
